OpenAI Mengumumkan Prinsip Kolaborasi dengan Pemerintah di Sektor Keamanan, Menekankan 'Garis Merah' Larangan Penggunaan untuk Senjata Otonom
OpenAI telah menerbitkan serangkaian prinsip panduan untuk kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keamanan, dengan menetapkan batasan yang jelas dalam penggunaan teknologi AI untuk keperluan militer dan pertahanan.
OpenAI telah secara resmi mengungkapkan serangkaian prinsip panduan untuk kerja sama dengan pemerintah dan lembaga keamanan nasional. Prinsip-prinsip ini dikembangkan bersama pakar David Kris dan akan diterapkan pada kolaborasi saat ini maupun di masa depan. Inti utamanya adalah penetapan 'garis merah' (red lines) yang jelas melalui batasan kontraktual. Ini melarang penggunaan teknologi OpenAI untuk pengawasan domestik massal (mass domestic surveillance), penggunaan untuk mengendalikan sistem senjata otonom (autonomous weapons systems, atau sistem senjata yang dapat memutuskan untuk menyerang target sendiri), dan penggunaan dalam pengambilan keputusan otomatis berisiko tinggi. Pengumuman ini terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah AS dan Anthropic, perusahaan pesaing, yang menolak untuk menghapus batasan keamanan dari model Claude untuk penggunaan militer pada awal tahun 2026 yang lalu. OpenAI juga telah memperluas kerja sama keamanan siber melalui proyek Daybreak dengan beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Uni Eropa. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan pada kolaborasi yang ada dengan Departemen Perang, di mana OpenAI menegaskan bahwa perusahaan masih sepenuhnya mengendalikan safety stack (rangkaian langkah keamanan).
Penetapan kerangka penggunaan AI di bidang militer dan keamanan oleh perusahaan teknologi terkemuka ini menciptakan standar penting global yang dapat memengaruhi kebijakan dan pedoman penerapan AI di lembaga pemerintah berbagai negara, termasuk Thailand di masa depan.